Peristiwa-Peristiwa Politik Penting Pada Masa Orde Baru

Orde Baru. Mungkin kita sering mendengar kata itu, tetapi dibalik dua kata itu ada banyak sekali peristiwa yang terdapat di dalamnya. Berikut ini adalah peristiwa-peristawa yang terjadi pada masa orde baru.

1. Tritura (Tri Tuntutan Rakyat)

Aksi yang dilakukan oleh Gerakan 30 September segera diketahui oleh

masyarakat bahwa PKI terlibat di dalamnya. Oleh karena itu berbagai elemen

masyarakat melakukan demonstrasi-demonstrasi menuntut kepada pemerintah

untuk membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Akan tetapi pemerintah tidak

segera mengambil tindakan yang tegas terhadap PKI yang telah melakukan

pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Apalagi kondisi ekonomi yang

memburuk, harga-harga membumbung tinggi sehingga menambah penderitaan

rakyat. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya kesatuan-kesatuan aksi.

Pada tanggal 25 Oktober 1965 terbentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia

(KAMI). Selanjutnya diikuti oleh kesatuan- kesatuan aksi yang lain, misalnya

Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia

(KAPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia

(KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia

(KAGI).

Ketika gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI semakin keras

pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Oleh karena itu pada tanggal 10 Januari

1966 KAMI dan KAPPI memelopori kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam

Front Pancasila mendatangi DPR- GR menuntut Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat

yang terkenal dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Adapun Tri Tuntutan Rakyat itu

adalah sebagai berikut.

a. Pembubaran PKI.

b. Pembersihan kabinet dari unsurunsur

G 30 S / PKI.

c. Penurunan harga/perbaikan ekonomi.

Ketiga tuntutan di atas menginginkan

perubahan di bidang politik, yakni

pembubaran PKI beserta ormasormasnya

dan pembersihan kabinet dari

unsur G30 S /PKI. Selain itu juga

keinginan adanya perubahan ekonomi

yakni penurunan harga.

2. Surat Perintah Sebelas Maret

Aksi untuk menentang terhadap G 30 S /PKI semakin meluas menyebabkan

pemerintah merasa tertekan. Oleh karena itu setelah melakukan pembicaraan dengan

beberapa anggota kabinet dan perwira ABRI di istana Bogor pada tanggal 11 Maret

1966, Presiden Sukarno akhirnya menyetujui memberikan perintah kepada Letnan

Jenderal Suharto sebagai Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk

memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Surat mandat ini terkenal dengan

nama Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar).

3. Sidang Umum MPRS

Sidang Umum IV MPRS yang

diselenggarakan pada tanggal 17 Juni 1966

telah menghasilkan beberapa ketetapan

yang dapat memperkokoh tegaknya Orde

Baru antara lain sebagai berikut.

1) Ketetapan MPRS No. IX tentang

Pengukuhan Surat Perintah Sebelas

Maret.

2) Ketetapan MPRS No. XXV tentang

Pembubaran PKI dan ormasormasnya

serta larangan penyebaran

ajaran Marxisme- Komunisme di

Indonesia.

3) Ketetapan MPRS No. XXIII tentang Pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi,

Keuangan, dan Pembangunan.

4) Ketetapan MPRS No. XIII tentang Pembentukan Kabinet Ampera yang

ditugaskan kepada Pengemban Tap MPRS No. IX.

4. Nawaksara

MPRS meminta pertanggungjawaban

terhadap Presiden Sukarno

dalam Sidang Umum MPRS 1966 atas

terjadinya pemberontakan G30 S/ PKI,

kemerosotan ekonomi dan moral. Untuk

memenuhi permintaan MPRS tersebut

maka Presiden Sukarno menyampaikan

amanatnya pada tanggal 22 Juni 1966

yang berjudul Nawaksara (sembilan

pasal). Amanat tersebut oleh MPRS

dipandang tidak memenuhi harapan

rakyat karena tidak memuat secara jelas

kebijaksanaan Presiden/Mandataris

MPRS mengenai peristiwa G 30 S /PKI

serta kemerosotan ekonomi dan moral.

Oleh karena itu MPRS meminta kepada Presiden untuk melengkapi Nawaksara

tersebut.

Pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden Soekarno memberikan pelengkap

Nawaksara. Akan tetapi isinya juga tidak memuaskan banyak pihak. Oleh karena

itu DPRGR mengajukan resolusi dan memorandum tanggal 9 Februari 1967 menolak

Nawaksara berikut pelengkapnya. Selanjutnya DPR- GR mengusulkan kepada MPRS

agar mengadakan Sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari

jabatan Presiden/Mandataris MPRS dan mengangkat Pejabat Presiden.

Pada tanggal 22 Februari 1967

Presiden Soekarno menyerahkan

kekuasaan kepada pengemban Ketetapan

MPRS No. IX, Jenderal Soeharto.

Peristiwa penyerahan kekuasaan yang

dilakukan atas prakarsa Presiden

Soekarno ini merupakan peristiwa

penting dalam upaya mengatasi situasi

konflik pada waktu itu. Penyerahan

kekuasaan ini ternyata mendapat

tanggapan yang positif dari masyarakat

umum dan ABRI.

5. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri Indonesia pada masa yang condong kepada salah satu blok

pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan pengalaman pahit bagi bangsa

Indonesia. Oleh karena itu Orde Baru bertekad untuk untuk mengoreksi bentukbentuk

penyelewengan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Lama. Politik

luar negeri yang memihak kepada salah satu blok dinyatakan salah oleh MPRS

(kemudian MPR). Indonesia harus kembali ke politik luar negeri yang bebas dan

aktif serta tidak memencilkan diri.

Sebagai landasan kebijakan politik luar negeri Orde Baru telah ditetapkan dalam

Tap No. XII/ MPRS / 1966. Menurut rumusan yang telah ditetapkan MPRS, maka

jelaslah bahwa politik luar negeri RI secara keseluruhan mengabdikan diri kepada

kepentingan nasional. Sesuai dengan kepentingan nasional, maka politik luar negeri

RI yang bebas dan aktif tidak dibenarkan memihak kepada salah satu blok ideologi

yang ada. Namun bukanlah politik yang netral, tetapi suatu politik luar negeri yang

tidak mengikat diri pada salah satu blok ataupun pakta militer.

Sebagai wujud dari pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif pada masa

Orde Baru melakukan langkah- langkah sebagai berikut.

(1) Menghentikan politik konfrontasi

dengan Malaysia setelah ditandatanganinya

persetujuan untuk

menormalisasi hubungan bilateral

Indonesia-Malaysia pada tanggal

11 Agustus 1966. Selanjutnya sejak

31 Agustus 1967 kedua pemerintah

telah membuka hubungan diplomatik

pada tingkat Kedutaan Besar.

(2) Indonesia kembali menjadi anggota

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

pada tanggal 28 September 1966

setelah meniggalkan PBB sejak

1 Januari 1965. Sebab selama

menjadi anggota badan dunia, yakni

sejak 1950-1964, Indonesia telah

menarik banyak manfaatnya.

(3) Indonesia ikut memprakarsai terbentuknya sebuah organisasi kerja sama regional

di kawasan Asia Tenggara yang disebut Association of South East Asian

Nations (ASEAN) pada tanggal 8 Agustus 1967.

6. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum pada masa Orde Baru pertama kali dilaksanakan pada tanggal

3 Juli 1971. Pemilu pada waktu itu berbeda dengan pemilu tahun 1955 karena telah

menggunakan sistem distrik bukan sistem proporsional. Dalam sistim distrik ini

partai-partai harus memperebutkan perwakilan yang disediakan untuk sesuatu

daerah. Suara yang terkumpul di suatu daerah tidak dapat dijumlahkan dengan

suatu partai itu yang terkumpul di daerah lain.

Pemilu tahun 1977 diikuti oleh 10

kontestan, yakni PKRI, NU, Parmusi,

Parkindo, Murba, PNI, Perti, IPKI, dan

Golkar. Dalam pemilu kali ini dimenangkan

oleh Golkar.

Pemilu berikutnya dilaksanakan

pada tanggal 2 Mei 1977 yang kali ini

diikuti oleh 3 organisasi peserta pemilu,

yakni Partai Persatuan Pembangunan

(PPP), Golongan Karya (Golkar), dan

Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Selanjutnya pemilu-pemilu di

Indonesia selama Orde Baru selalu

dimenangkan oleh Golongan Karya.

7. Sidang MPR Tahun 1973

Dengan Pemilu I 1971, maka untuk pertama kali RI mempunyai MPR tetap,

yakni bukan MPRS. Pimpinan MPR dan DPR hasil Pemilu I adalah Idham Chalid.

Selanjutnya MPR ini mengadakan sidang pada bulan Maret 1973 yang menghasilkan

beberapa keputusan di antaranya sebagai berikut.

1) Tap IV /MPR /73 tentang Garis- garid Besar Haluan Negara sebagai pengganti

Manipol.

2) Tap IX /MPR /73 tentang pemilihan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI.

3) Tap XI /MPR /73 tentang pemilihan Sri Sultan Hamengkubuwana IX sebagai

Wakil Presiden RI.

Dengan demikian RI telah memiliki Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan

amanat UUD 1945.