Persetujuan New York

Pada awalnya Belanda tidak yakin pasukan Indonesia dapat masuk ke wilayah
Irian. Akan tetapi operasi-operasi yang dilakukan Pasukan Komando Mandala
ternyata berhasil terbukti dengan jatuhnya Teminabuan ke tangan pasukan Indonesia.
Sementara itu Pemerintah Kerajaan Belanda sedikit banyak mendapat tekanan dari
pihak Amerika Serikat untuk berunding karena untuk mencegah terseretnya Uni
Soviet dan Ameriksa Serikat ke dalam konfrontasi.
Dengan adanya rencana Bunker di atas maka sikap Indonesia adalah
menerimanya. Hal ini ternyata menambah simpati dunia terhadap RI, sebaliknya
Belanda bersikukuh mempertahankan Irian Barat. Oleh karena itu pada tanggal
14 Agustus 1962 RI melakukan operasi besar-besaran yang terkenal sebagai operasi
Jayawijaya. Tanggal penyerbuan ini ditetapkan sebagai ”Hari H” atau “Hari
Penyerbuan.”
Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antara Indonesia
dengan Pemerintah Belanda di New York, bertempat di Markas Besar PBB. Perjanjian
ini terkenal dengan Perjanjian New York. Adapun isi Perjanjian New York adalah
sebagai berikut.

1. Pemerintah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Penguasa Pelaksana
Sementara PBB (UNTEA = United Nations Temporary Executive Authority) pada
tanggal 1 Oktober 1962.


2. Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera
PBB akan berkibar di Irian Barat
berdampingan dengan bendera
Belanda, yang selanjutnya akan
diturunkan pada tanggal 31 Desember
untuk digantikan oleh bendera
Indonesia mendampingi bendera
PBB.


3. Pemerintah UNTEA berakhir pada
tanggal 1 Mei 1963, pemerintahan
selanjutnya diserahkan kepada
pihak Indonesia.



4. Pemulangan orang-orang sipil dan militer Belanda harus sudah selesai pada
tanggal 1 Mei 1963.


5. Pada tahun 1969 rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan
pendapatnya tetap dalam wilayah RI atau memisahkan diri dari RI melalui
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).


Selanjutnya untuk menjamin keamanan di Irian Barat maka dibentuk suatu
pasukan keamanan PBB yang dinamakan United Nations Security Forces (UNSF) di
bawah pimpinan Brigadir Jenderal Said Uddin Khan dari Pakistan. Pekerjaan
UNTEA di bawah pimpinan Jalal Abdoh dari Iran juga berjalan lancar sehingga
tepat pada tanggal 1 Mei 1963 roda pemerintahan RI sudah berjalan. Sebagai
Gubernur Irian Barat pertama maka diangkatlah E. J. Bonay, seorang putera asli
Irian Barat.
Di samping nama-nama Soeharto, Sudarso dan lain-lain yang berjasa dalam
pembebasan Irian Barat juga tercatat dalam sejarah nama-nama seperti Kolonel
Sudomo, Kolonel Udara Leo Watimena, dan Mayor L. B. Moerdani. Pantas pula
untuk dikenang adalah, sukarelawati yang gigih berjuang dalam pembebasan Irian
Barat yakni Herlina. Ia memenangkan hadiah Pending Emas karena ikut sertanya
dalam pembebasan Irian Barat secara heroik. Pengalamannya dibukukan dalam karya
tulis yang berjudul Pending Emas.
Dengan ditandatangani Perjanjian New York maka pada tanggal 1 Mei 1963
Irian Barat diserahkan kepada Indonesia. Hubungan diplomatik dengan Belanda
pun segera dibuka kembali. Dengan kembalinya Irian Barat kepada Indonesia maka
Komando Mandala dibubarkan dan sebagai operasi terakhir adalah Operasi
Wisnumurti yang bertugas menjaga keamanan dalam penyerahan kekuasaan
pemerintahan di Irian Barat dai UNTEA kepada Indonesia.